Sepanjang Tahun 2023, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PPKL-KLHK) telah melakukan banyak hal untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup secara kontinyu. Mulai dari upaya peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), infrastruktur pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, pemulihan kerusakan lingkungan, hingga Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER).

Untuk IKLH, Dirjen PPKL Sigit Reliantoro mengungkapkan, nilai IKLH tahun 2023 meningkat 0,12 poin dan mencapai target nasional. Indeks Kualitas Udara (IKU) juga meningkat 0,61 poin dan mencapai target nasional. 

“Indeks Kuatitas Air (IKA) meningkat 0,71 poin, tetapi belum mencapai target nasional. Begitu juga Indeks kualitas lahan meningkat 1,07 poin tetapi belum mencapai target nasional. Sementara, indeks Kuatitas Air Laut menurun 5,57 poin, tetapi mencapai target nasional,” ujar Sigit saat memaparkan Kinerja Ditjen PPKL pada Refleksi Akhir Tahun 2023 KLHK di Jakarta, Kamis (28/12).

Untuk provinsi yang mencapai target IKLH sebesar 84 persen, meningkat sebanyak 4,6 persen. Sedangkan  kabupaten/kota yang mencapai target IKLH sebesar 64 persen, meningkat sebesar 13,8 persen.

Mengenai Infrastruktur Pemantauan Kualitas Lingkungan, Sigit memaparkan sejumlah sistem/aplikasi yang selama ini dipergunakan Ditjen PPKL yakni jumlah stasiun ONLIMO sejak tahun 2015-2023 sebanyak 194 unit dan jumlah stasiun yang terintegrasi sebanyak 154 unit. Stasiun ONLIMO berada pada 101 DAS di 33 provinsi dan 225 kabupaten kota. Dari sisi jumlatah Stasiun ONLIMO tahun 2023 sebanyak 121 unit yang berada pada 25 provinsi.

Ada juga SPARING yaitu sistem pemantauan secara otomatis, terus menerus, dan dalam jaringan yang dipergunakan untuk memantau, mencatat, dan melaporkan kegiatan pengukuran kadar suatu parameter dan/atau debit pembuangan air limbah ke media air. Sampai tahun 2023, jumlah industri yang telah terkoneksi sebanyak 370 industri dari total 486 industri wajib SPARING atau sekitar 76,13%.

Kemudian Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Kontinu (SISPEK) yakni suatu sistem yang menerima dan mengelota data pemantauan emisi cerobong industri yang dilakukan dengan pengukuran secara terus menerus atau Continuous Emissions Monitoring System (CEMS). Jumlah industri yang telah mengintegrasikan sebanyak 122 industri dan 310 cerobong.

Selain itu, Melalui AQMS dilakukan sistem Pemantauan Kualitas Udara Ambien secara otomatis kontinyu 24 jam dengan data real time. Sejak tahun 2015-2023, telah dibangun 68 unit Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA). Data tahun 2023 menunjukkan Kota Kupang, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Manokwari memiliki jumlah hari baik terbanyak dan sebanyak 23 lokasi menunjukkan konsentrasi Parameter PM 2.5 memenuhi baku mutu.

Dalam konteks Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Dirjen Sigit Reliantoro menjelaskan, beberapa Kabupaten/Kota wilayah Jabodetabek selama bulan Juli hingga Oktober mengalami penurunan kualitas udara (ISPU tidak sehat). Menyikapi perkembangan tersebut langkah pemerintah untuk menangani penurunan kuatitas udara dengan membentuk Satgas Pengendalian Pencemaran Udara (PPU) Jabodetabek. Satgas PPU tetah melakukan langkah strategis yakni pengawasan industri di wilayah Jabodetabek; penegakan hukum bagi industri di wilayah Jabodetabek yang melanggar persetujuan lingkungan; pelaksanaan uji emisi gas buang kendaraan bermotor gratis di Kementerian/Lembaga dan bersama pemerintah daerah Jabodetabek; penanaman pohon di beberapa wilayah Jabodetabek; serta pembinaan teknis pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Jabodetabek.

Uji emisi dilakukan di kantor KLHK, di wilayah Bodetabek, dan di kantor K/L selama Agustus-Desember. Total 18.137 unit kendaraan bermotor telah diuji dengan hasil uji emisi roda dua yang lulus sebanyak 77,6%, Roda Empat dengan bahan bakar bensin 94,4%, dan Roda Empat dengan bahan bakar solar 66,7%.

Selanjutnya, Dirjen Sigit mengatakan selama 10 tahun terakhir peserta Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) meningkat 10% dan pada pada tahun ini dilakukan evaluasi dan pembinaan terhadap 3.694 perusahaan. Peningkatan peserta ini berdampak terhadap penurunan tingkat perusahaan, karena perusahaan baru masih memerlukan penyesuaian dalam pemenuhan kewajiban pemantauan dan pelaporan data, pemenuhan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3 dan  perizinan.

Dari sisi inovasi pada tahun 2023 tercatat 1.193 eco-inovasi dengan penghematan mencapai 158,53 trilun Rupiah atau meningkat 23,6 persen dari tahun 2022. Eco Inovasi tersebut berasal dari efisiensi energi sebesar 554,8 juta GJ, penurunan emisi GRK sebesar 229,6 juta ton CO2eq, penurunan emisi konvensional sebesar 15,8 juta ton, reduksi Limbah B3 sebesar 55,4 juta ton, 3R limbah non B3 sebesar 34,8 juta ton, efsiensi air sebesar 437,32 juta m3, penurunan beban pencemaran air sebesar 6,02 juta ton dan upaya perlindungan keanekaragaman hayati seluas 308 ribu hektar.

Upaya perbaikan kinerja pengelolaan lingkungan ini ternyata juga berdampak positif terhadap masyarakat. Pada tahun 2023 tercatat Rp. 1,56 triliun telah bergulir di masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan Masyarakat. Pada tahun ini, terdapat 20.052 kegiatan yang menjawab tujuan SDGs dengan total dana dikucurkan sebesar 57,28 trilun rupiah. Angka ini meningkat sebesar 33 persen dari sejak pertama kriteria ini diluncurkan pada PROPER tahun 2018 silam.

Secara ringkas evaluasi tingkat ketaatan yang dilakukan kepada 3.694 perusahaan peserta PROPER tahun 2023 adalah sebagai berikut, peringkat Emas 79 perusahaan, Hijau 196 perusahaan, Biru 2.131 perusahaan, Merah 1.077 perusahaan.

Selama tahun 2023, Dirjen Sigit Reliantoro menyampaikan telah dipulihkan 203.39 Ha di  17 lokasi, antara lain 14 Ha agroforestri di Garut, Jabar, 22 HA di agroforesty  di Wonosobo, 44 Ha agroforestri di Trenggalek, Jatim, 10 Ha agroforesty di Pinrang, Sulsel, 24,25 Ha ruang terbuka hijau (RTH) Penajam Paser Utara, Kaltim, 9 Ha pertanian regenerative di Gunung Kidul, DIY, dan 12 Ha agro edu technopark, TTU, NTT.

“Kita juga telah melakukan pemulihan lahan bekas tambang batubara dan batuan berbasis revitalisasi ekosistem melalui Pembangunan kawasan ekoagrowisata Goa Tapak Raja di Desa Wonosari, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, seluas 24 Ha,” ujar Sigit Reliantoro.

Dijelaskan, salah satu pemulihan lahan itu  merupakan hasil revitalisasi ekosistem karst Goa Tapak Raja, pengembagan wisata bekas void tambang, pembanguan ekoriparian dan lahan basah buatan Goa Air. Konsep pembangunan melalui kolaborasi Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan dengan sektor dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian.

Adapun konsep pengembangan wisata yang dikembangkan yaitu penanaman tanaman buah-buahan produktif pada lahan terlantar bekas tambang, revitalisasi void menjadi obyek wisata air, revitalisasi bukit karst untuk ekowisata, penataan ekoriparian Goa Air sebagai obyek wisata serta pembangunan sarana wisata berupa pujasera, jalur pejalan kaki, platform jembatan kayu, dan sarana flying fox.

Yang menarik, dari hasil pemulihan yang merupakan kolaborasi KLHK, dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga penelitian ini, potensi ekonomi yang data digarap mencapai 1.64 miliar rupiah per tahun.